Tips Mengurangi Anggaran Perusahaan

 

 Modal merupakan urat nadi semua bisnis. Tanpa modal, Anda tidak bisa mengembangkan bisnis dan akan lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak modal jika Anda berhasil memperolehnya di masa lalu. Bagian dari mendapatkan modal ialah bersikap efisien dengan pengeluaran operasional. Hal ini khususnya menjadi sukar di saat-saat krisis. Pimpinan menyerukan penghematan anggaran untuk menyesuaikan diri dengan penurunan permintaan. Setelah Anda menerima dukungan manajemen tingkat atas mengenai pengurangan anggaran, Anda bisa memulai. Tantangannya ialah menentukan apa saja yang harus dikurangi.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang bisa ditempuh:

1. Kenali biaya tetap dalam anggaran yang akan dirombak. Biaya tetap merupakan jenis biaya yang tidak bervariasi seperti biaya sewa dan gaji sehingga tidak menurun jika terjadi penurunan permintaan pelanggan. Usahakan untuk berunding kembali tentang biaya tetap ini agar bisa ditekan atau temukan cara lainnya agar biaya tetap ini lebih bisa bervariasi (dikurangi).
2. Kenali biaya-biaya variabel yang kurang bermanfaat dalam anggaran tersebut. Tidak semua biaya variabel sungguh-sungguh diperlukan. Misalnya inventaris merupakan biaya yang harus ada tetapi penggantian untuk uang kuliah/pendidikan tidak.
3. Susunlah sebuah proposal anggaran untuk diberikan kepada manajemen. Proposal tersebut haruslah secara khusus membahas mengenai biaya-biaya apa saja yang bisa dikurangi tanpa mempengaruhi operasionalisasi atau kualitas kinerja bisnis secara negatif. Tentukan lama pengurangan biaya waktu yang akan diberlakukan dan efek pengurangan ini kepada pendapatan bersih dalam jangka tahunan dan triwulan.
4. Tunjukkan temuan Anda kepada manajer untuk bisa disetujui. Sangat sulit untuk mengurangi anggaran tanpa keterlibatan manajemen.
5. Kurangi anggaran dan berikan tanggung jawab kepada manajer untuk mengurangi anggaran dengan memberikan laporan selisih per bulan antara jumlah yang sebenarnya dan jumlah dalam anggaran baru. Pastikan untuk memberitahukan perubahan kepada manajemen. (ciputraentrepreneurship.com

Serikat Tani Minta Pemda Naikkan Anggaran Pertanian

Toba Samosir, 28/9 (ANTARA) – Kalangan petani Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara yang tergabung dalam Serikat Tani Tobasa mengharapkan pemerintah setempat, meningkatkan anggaran untuk bidang pertanian agar pembangunan pertanian dapat mencapai hasil maksimal.  “Kami meminta Pemerintah daerah lebih memperhatikan nasib petani dengan menaikkan anggaran di bidang pertanian serta merealiasikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Tobasa yang mayoritas petani,” kata Ketua Serikat Tani Toba Samosir (Tobasa),Warinson Sitio di Balige, Rabu.  Ia juga meminta pemerintah setempat melibatkan petani dalam proses pengambilan kebijakan untuk membantu optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian di daerah itu.  Sebab, kata dia, masih banyak harapan dan keinginan petani dalam wilayah tersebut yang belum tercapai, akibat minimnya perhatian instansi terkait terhadap nasib mereka.  Selain itu, menurutnya, pihak Pemerintah diharapkan dapat lebih menjamin kestabilan harga dan pemasaran pertanian serta menolak beroperasinya sejumlah perusahaan perusak lingkungan di daerah yang dimaksud.  “Cukup banyak lahan dan sumber daya alam yang dikuasai pemilik modal asing maupun pengusaha lokal yang pada akhirnya akan meminggirkan petani,” katanya.  Disebutkannya, masyarakat Tobasa yang mayoritas berprofesi sebagai petani tidak menginginkan, program pembangunan pertanian hanya semboyan dan pihak pemerintah jangan hanya membuat program yang bagus di atas kertas saja.  Ketua Komisi C DPRD Tobasa, Sakkan Siahaan yang membidangi kesejahteraan rakyat mengatakan, pihaknya terus memperjuangkan aspirasi dan keinginan petani dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat, guna membahas kemajuan pembangunan pertanian di daerah tersebut.  Ia juga berjanji akan melibatkan petani dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut masalah pertanian agar program pembangunan bidang pertanian semakin maju, yang pada gilirannya akan menambah penghasilan dan kesejahteraan masyarakat Tobasa secara menyeluruh.  “Sebagai anggota Dewan, hal itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami, dan akan terus memperjuangkan berbagai bantuan yang bisa disalurkan dari dana CSR sejumlah perusahaan besar yang ada di daerah tersebut, sehingga program pembangunan bidang pertanian semakin maju,” kata Sakkan.

Sempat Bersitegang, Subsidi BBM Disepakati

Kendati Ketua Badan Anggaran (Banggara) DPR Melchias Mekeng dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sempat bersitegang, rapat kerja Banggar dan pemerintah akhirnya menghasilkan kesimpulan mengenai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun 2012.

Dalam pembacaan kesimpulan oleh Ketua Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2011 Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan terdapat 6 kesimpulan dari rapat yang digelar hari ini.

Kesimpulan pertama, adalah basis perhitungan volume BBM subsidi ditetapkan sebesar 40 juta Kilo Liter. Kedua, harga BBM bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan. Ketiga, pengalokasian BBM bersubsidi dilakukan secara tepat sasaran.

Keempat, sebagian dari total porsi volume premium bersubsidi tahun 2012 yakni sebesar 2,5 juta KL akan dibintangi. "Dan akan dievaluasi di APBN-P 2012," ujar Melchias.

Sebagai informasi, pemberian tanda bintang pada kesimpulan tersebut diartikan bahwa pencairan dana optimalisasi baru dapat dilakukan setelah ada pembahasan dalam APBN-P.

Pada kesimpulan kelima Raker Banggar DPR, kedua pihak menyepakati bahwa efiensi dalam pencabutan tanda bintang akan dialokasikan ke pendidikan, infrasturktur. "Alokasi BBM yang tepat sasaran dan dibicarakan di komisi 7 dengan keadilan per wilayah dan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan distribusi," tuturnya.

Terakhir, kesimpulan Banggar DPR memberikan catatan dari Fraksi Golkar yang sepakat angka optimalisasi sebesar 2,5 juta KL dan memberi catatan reminder as note 4 juta KL. "Sampai pembahasan di tingkat selanjutnya sampai tingkat paripurna," terangnya.

Dewan Minta Anggaran Perusahaan Daerah Audit

ACEH UTARA-Sejumlah dana untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah di Kabupaten Aceh Utara, dinilai hanya menghabiskan dana APBD saja. 

Padahal setiap tahunnya bantuan untuk Perusahaan Daerah (PD) mencapai puluhan miliar setiap tahunnya. Tetapi hasil dan kontribusi kepada daerah ini tidak terlihat nyata. Untuk itu, pihak DPRD Aceh Utara meminta agar dana yang selama ini diplot untuk diaudit.

Kita berharap agar sejumlah dana yang telah diplot pada perusahaan daerah (PD) dapat dilakukan audit. Saya melihat kedua PD, yaitu PDAM dan PD. Bina Usaha hanya dapat menghabiskan dana saja. Keduanya hanya menjadi parasit anggaran APBD. Banyak sudah dana APBD yang tersedot pada dua PD tersebut. 

Namun seperti apa yang kita lihat, permasalahan krisis air tetap saja berlangsung di Kabupaten Aceh Utara,ungkap Ridwan Yunus, SH wakil ketua DPRD Aceh Utara, Senin kemarin (25/9).

Lanjutnya, hal yang sama juga terjadi pada PD. Bina Usaha. Malah sejumlah dana yang diplot untuk perusahaan daerah ini terkesan mubazir. Seperti yang kita lihat, pembuatan tangki CPO yang menelan biaya mencapai Rp 8 M. 

Tetapi hingga kini belum difungsikan. Selain itu juga pembelian kapal marissa dan pendirian pabrik garment. Semuanya tidak berjalan dan memberikan kontribusi kepada daerah,terang Ridwan yang juga ketua DPD PAN Aceh Utara.

Melihat kondisi di atas, maka secara tegas dirinya menolak usulan eksekutif untuk membantu dana kepada kedua PD ini pada perubahan APBD. Saya pribadi menolak tegas menerima usulan penambahan anggaran untuk kedua PD.

Kecuali sejumlah dana lainnya yang telah dibantu harus diaudit oleh pihak berkompeten. Kita tidak ingin dana terus dihambur-hamburkan, ucapnya lagi.

Informasi yang berkembang, hampir sebagian besar anggota DPRD menolak usulan bantuan penyertaan modal pada kedua perusahaan daerah. Mengingat sampai sekarang ini, keuntungan dari penyertaan modal bagi kedua PD tidak jelas.

Jika pihak PD.Bina Usaha dan PDAM meminta dana tambahan dalam APBD-P tahun ini, saya tidak akan setuju. Sebab saya menilai kegiatan yang selama ini yang mereka lakukan dengan anggaran yang terbilang besar tidak terlihat hasilnya. 

Contohnya PDAM, air bersih juga masih sulit, keberhasilan bukan hanya dari kantor yang megah saja. Juga hal yang sama pada PD Bina Usaha. Yang jelas ploting dana akan kita tolak tahun ini,kata Muhammad AR yang didampingi Basyaruddin Daud keduanya juga anggota DPRD Aceh Utara.

Dari Usulan yang masuk ke panggar Legislatif, dalam APBD 2006, PDAM mendapat penyertaan modal mencapai Rp 14,8 M. Namun pada usulan APBD-P diminta tambahan sebesar Rp 5,1 M, sehingga total menjadi Rp 20 M. 

Sementara PD.Bina Usaha yang dalam APBD 2006 tidak dianggarkan bantuan juga meminta penyertaan modal sebesar Rp 15 M. Kita perkirakan usulan tambahan dana dalam APBD-P untuk kedua PD ini akan ditolak oleh panggar dewan,”tegas Muhammad. (agt)